KPK Tersangkakan Setnov, KPK Yang Masuk Penjara


Republikin.com ~ Pengacara Setya Novanto, Freidrich Yunadi, mengatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bersifat rahasia. Yang bisa mendapatkan SPDP ini adalah penyidik, untuk dikirimkan ke jaksa. Kemudian khusus di KPK, SPDP juga menurutnya ditembuskan ke tersangka.

"Kemarin saya dikirimin (wartawan), 'bapak pernah lihat ini?' Saya bilang, saya baru lihat anda kirim ke saya. Saya bilang hebat banget dapat dari mana? Saya saja belum ada. Saya tanya Pak SN 'pak, saya loh belum diterima'. Sehingga apa yang diedarkan itu saya berasumsi itu enggak  benar, itu hoaks," kata Freidrich dalam jumpa pers di kantornya di Jalan Sultan Iskandar Muda Jakarta Selatan, Selasa, 9 November 2017.

Dia tidak peduli meski sumber Jawa Pos di KPK sudah memastikan SPDP tersebut benar. ”Jadi gini, yang berhak mewakili institusi itu adalah jubir. Mau direktur, mau deputi, tidak berhak,” ucap dia.

Karena itu, Fredrich tidak peduli dengan informasi yang dia anggap masih simpang siur. ”Karena Febri Diansyah telah secara resmi menyatakan di depan pers,” ujarnya.

Namun demikian, apabila KPK memang sudah menerbitkan SPDP untuk Setnov, dia tidak tinggal diam. ”Coba sentuh, saya hajar,” ungkap dia. Maksud keterangan tersebut tidak lain berarti dia bakal melaporkan KPK kepada Polri.

Menurut Fredrich, itu merupakan hak kliennya untuk membela diri. Apalagi setelah putusan sidang gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan 29 September lalu dibacakan.

"Saya selalu memberitahukan tidak ada alasan dan landasan hukum apapun bagi KPK jika mereka ingin memeriksakan ulang atau menetapkan tersangka. Karena putusan (praperadilan) ini sudah mengunci dia," ujar Freidrich.

Dia menerangkan putusan praperadilan yang sebelumnya dimenangkan Novanto telah memerintahkan KPK untuk menghentikan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Novanto.

"Oleh karena itu saya beri penjelasan, bila ada pihak KPK yang nekat melakukan penyidikan ulang terhadap Pak Setnov dengan objek yang sama, saya akan jerat dengan 216 KUHP, 421 KUHP," ancamnya.
ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIKIN.com
Sumber Berita : viva.co.id dan jpnn.com (Jawa Pos Group)