Ditembaki OPM Polisi Dituntut Sabar, Kalau Teroris? Gak Usah Tembakan Peringatan, Langsung Tembak Ndase!


Republikin.com ~ Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang berafiliasi dengan OPM semakin brutal. Selain memperkosa penduduk setempat, mereka juga menembaki pos Brimob dan menyerang Markas Polsek Tembagapura.

Menanggapi hal tersebut Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya meminta aparat bersabar dan menyelesaikan persoalan peristiwa penembakan di Pos Brimob Polri tersebut tanpa jalan kekerasan.

"Kalau senjata dilawan dengan senjata, itu dunia sampai kiamat tidak akan selesai. Kalau kekerasan dilawan kekerasan terus, tidak akan selesai," ujar Lenis di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, seusai bertemu Presiden, Selasa (31/10/2017).

Lenis menegaskan, pelaku penembakan yang ditengarai sebagai kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan teroris. Mereka adalah bagian dari kelompok adat Papua yang semata-mata menginginkan kemakmuran serta kesejahteraan.

"Itu bisa selesai dengan mediasi. Yang pakai kekerasan bilang tunggu dulu, mundur. Kita pendekatan dengan masyarakat, datang secara adat, menanyakan apa keluhannya, maunya seperti apa. Itu isu gangguan keamanan selesai," ujar Lenis.

Mediasi ini, lanjut Lenis, juga sudah ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden, sebut Lenis, menyerahkannya kepada Polri seperti diberitakan Kompas.

Hal ini tentu berbeda 180 derajat saat menangani teroris. Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Didiek S Triwidodo, mengatakan tidak akan ada tembakan peringatan untuk para pelaku teror. Anggota polisi di Jateng diinstruksi untuk langsung menembak mati pelaku teror.

"Saya perintahkan tembak mati. Tidak ada tembakan peringatan atau tembakan melumpuhkan. Tembak mati langsung. Kalau kena ndase (kepala), ya tembak ndase," kata Didiek usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin Candi 2012 di lapangan Kota Barat, Solo, Jumat 21 Desember 2012 seperti diberitakan Viva.

Hal itu senada dengan Kapolri dalam pernyataannya di kompleks Mabes Polri, Jakarta, yang lalu (4/7/2017).

"Aturan internasional bila terjadi incident freed yaitu ancaman seketika yang bisa bahayakan petugas atau masyarakat umum, maka kita bisa melakukan tindakan yang mematikan," lanjut dia.

Tapi nampaknya aturan ini tak berlaku untuk OPM. Padahal komnas HAM sudah memasukkan kekerasan KKB dan OPM tersebut dalam kategori terorisme, seperti yang pernah diberitakan oleh detik saat penyerangan KKB tahun lalu.


ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIKIN.com
Sumber Berita : republikin.com kompas.com viva.co.id