Analisa Berimbang, Isu Registrasi Nomor HP & Kekhawatiran Yang Perlu Dijawab


Republikin.com ~ Kemkominfo telah mewajibkan pemilik nomor seluler prabayar untuk mendaftarkan NIK + KK bagi setiap nomor yang dimiliki. Tujuannya agar penggunaan sarana komunikasi mobile ini bisa lebih bertanggung jawab. Registrasi ini bisa dilakukan sejak 31 Oktober 2017, dan paling lambat 28 Februari 2018.

Bagaimana reaksi warganet terhadap kebijakan ini?

DATA



Data dikumpulkan sejak 31 Oktober. Kata kunci yang digunakan adalah 'registrasi' dan harus mengadung satu atau lebih dari kata filter ini: 'kartu, sim, card, nomor, seluler'.

Hingga 2 November pagi ini, telah terkumpul sebanyak 1,8 ribu mention di media online, dan 11,5 ribu di media sosial. Jumlah ini akan terus bertambah khususnya di media sosial.

OPINION ANALYSIS



Untuk menangkap opini publik atau reaksi mereka dalam percakapan di media sosial, percakapan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dari 2,6 ribu percakapan yang mengandung keyword opinion analysis, reaksi warganet:

- Mengaitkan dengan isu hoax (41%)
- Kegagalan registrasi (20%)
- Memberi panduan (20%)
- Khawatir disalahgunakan (15%)
- Curiga kaitan dengan politik (3%)
- Isu penyertaan nama ibu (1%)

HOAX


Sempat berkembang adanya pesan viral bahwa kewajiban registrasi ini adalah hoax. Masyarakat yang belum mendapat sosialiasi sebelumnya dengan mudah akan menjadi bingung, dan ragu apakah benar kewajiban ini dari Kominfo, jangan-jangan hanya hoax.

Masyarakat yang mulai melek literasi, mereka akan bertanya. Dan kemudahan mendapat jawaban yang valid adalah kuncinya. Dari siapa jawaban ini didapat?

Response cepat Kemkominfo dengan membuat pengumuman di situs webnya, dan menyebarkan di berbagai kanal media sosial menjadi sangat penting untuk melawan hoax ini. Kekominfo adalah sumber informasi yang paling valid yang dibutuhkan oleh publik terkait registrasi nomor seluler.

Muncul dan penyebaran hoax ini tidak sepenuhnya salah publik. Tapi mungkin sosialisasi tentang registrasi tersebut belum luas sampai di masyarakat, jauh hari sebelum kebijakan ini diterapkan. Jadi jangan melulu menyalahkan rakyat.

KEKHAWATIRAN PENYALAHGUNAAN

Selain isu hoax di atas, isu lain yang perlu dijawab dengan gamblang oleh Kemkominfo adalah kekhawatiran publik terhadap kemungkinan penyalahgunaan data. Tiga opini terakhir di atas menggambarkan kegalauan ini.

Fraud pernah terjadi di masyarakat misalnya penggunaan NIK+KK dan identitas lain seperti nama ibu untuk membobol rekening bank, atau dipalsukan untuk mengajukan kredit atas nama pemilik. Kejadian ini kemudian dihubungkan dengan kemungkinan data NIK+KK yang diregistrasikan tersebut digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Selain itu, kecurigaan publik bahwa data yang hubungan antara nomor seluler dan identitas pemiliknya bisa digunakan oleh sebagian pihak untuk pemenangan pilkada dan khususnya pemilu 2019. Kekhawatiran ini mungkin terlalu jauh, namun publik yang tidak mendapat penjelasan yang memadai akan mudah dipengaruhi oleh pembuat hoax atau penyebar kekhawatiran dan kecurigaan.

EFEKTIFITAS REGISTRASI

Salah satu yang menjdi pertanyaan publik adalah apakah registrasi ini efektif untuk mencapai tujuan, misalnya untuk menanggulangi penyebaran hoax. Mengapa publik ragu?

Mekanisme registrasi dianggap kurang kontrolnya. Misalnya, siapapun yang memiliki nomor NIK dan KK, bisa menggunakannya untuk registrasi. Kemudian ini dikaitkan dengan pengumpulan foto kopi KTP dan form isian untuk mendukung paslon tertentu sebelumnya, dikhawatirkan dengan mudah digunakan untuk mendaftarkan nomor-nomor seluler yang sengaja diniatkan untuk menyebarkan hoax.

Bagaimana hal ini bisa dihindari, atau bisa dipastikan itu tidak terjadi? Publik yang mulai melek literasi, tentu akan bertanya soal itu. Dan ini harus dijelaskan oleh Kemkominfo secara gamblang dan disebarkan secara luas.

PETA SNA DAN HASHTAGS

Dari peta SNA, tampak bahwa akun Kemkominfo menjadi sentral dalam percakapan ini. Pengumuman, rilis, dan penjelasannya banyak dishare oleh media dan influencers. (lihat gambar pertama di artikel ini)

Tak terlalu tampak adanya polarisasi kuat di sini yg memperlihatkan adanya pro dan kontra. Jika ada cluster yang aktif, isinya lebih banyak berupa kekhawatiran di atas. Ini masukan penting yang perlu dijawab oleh Kemkominfo.

Dari SNA yang memuat hastags, tampak bahwa Kemkominfo belum begitu piawai dalam menggunakan hashtags untuk sosialisasi. Semua twit hastagsnya sama: #BeritaKominfo. Kominfo perlu lebih kreatif dan imajinatif, misal menggunakan hashtag #RegistrasiKartuPrabayar seperti yang dilakukan oleh warganet, atau hashtags lain yang bermakna.

KESIMPULAN

Secara umum berdasarkan data terlihat sebagian netizen menyambut baik registrasi NIK+KK untuk kartu prabayar mereka. Netizen cenderung patuh dan menerima bahwa ini untuk kebaikan bersama, agar semua lebih bertanggung jawab.

Sedangkan adanya hoax dan kekhawatiran yang berkembang, harus disikapi dan dilihat secara positif oleh Kominfo, sebagai reaksi publik yang sifatnya preventif dan hati-hati. Ini masukan berharga bagi Kominfo, tentang poin-poin sosialisasi yang mungkin selama ini masih bolong dan perlu diperjelas. Kominfo perlu menyakinkan dan menjelaskan bahwa hal yang dikhawatirkan publik tidak terjadi.

ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIKIN.com
Penulis : Ismail Fahmi