Ahok Jegal Program DP 0% Anies Sambil Nyinyir Tak Percaya, BI: Program DP 0% Masuk Akal


Republikin.com ~ Program serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. KUA-PPAS adalah cikal bakal Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Akan kita kembalikan (KUA-PPAS) karena belum memuat program Anies-Sandi, belum masuk. Misal program rumah dengan DP 0%, yang ada pembangunan rusun. Itu beda banget," kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).

Tim Anies-Sandi Dibohongi Tim Ahok

Taufik mengatakan, Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, telah dibohongi TAPD Pemprov DKI Jakarta. Tim ini beberapa kali melakukan rapat dengan TAPD untuk memasukan program dan janji kampanye Anies-Sandi untuk masuk dalam KUA-PPAS 2018.

"Saya katakan ke Sudirman Said, Anda itu dibohongi oleh Pemprov DKI. Ngapain rapat-rapat tapi KUA-PPAS sudah masuk ke DPRD sejak bulan Mei 2017. Percuma rapat bahas ini dan itu," sambung Taufik seperti diberitakan Gatra

Ahok Tak Mau Masukkan Program Anies dalam APBD

Ahok sendiri kala masih menjabat Gubernur DKI tidak mau memasukan program DP 0 dalam APBD-Perubahan DKI 2017 karena dinilai tak masuk akal.

"Kalau usul soal mesti sediakan uang DP 0 persen, ya enggak masuk akal buat kita beli rumah. Menyediakan uang, warga bisa cari rumah sendiri, boleh beli sendiri, ya menyalahi aturan, kita enggak bisa," ujar Ahok (sapaan Basuki) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (5/5/2017) seperti diberitakan Kompas

"Kalau dia mau bikin, ya silahkan dia bikin sendiri. Duit dari mana? Semua warga boleh cari rumah sendiri, DP 0 persen, cicilan bunga 0 persen, dari mana? Kita enggak bisa," lanjut Ahok.

BI Percaya Program Anies

Klaim Ahok tersebut kini terbantah dengan pernyataan dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Doni P Joewono bahwa, program 0% tersebut memungkinkan direalisasikan. Namun, program itu harus memiliki jaminan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Program perumahan DP nol rupiah itu tidak diatur karena kalau dijamin pemerintah pusat sama daerah, ya, boleh," ujar Doni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017) seperti diberitakan oleh Kompas

Hal tersebut telah disampaikan oleh Doni saat rapat bersama Sandi dan jajarannya. Doni menjelaskan beberapa skema yang mungkin dilakukan. Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan beberapa opsi skema tersebut.

ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIKIN.com
Sumber Berita : kompas.com