Soal "Kapal Aseng" Hadang Reporter, PP Muhammadiyah: Negeri Ini Dikuasai Korporasi


Republikin.com ~ Indonesia Lawyers Club bertajuk Proyek Pulau Reklamasi, Tak Terbendung? pada Selasa malam, 17 Oktober 2017, menayangkan rekaman Reporter TVone yang dihalang-halangi saat mengarungi laut di kawasan reklamasi.

Si reporter bersama tim, memang ditugasi mereportase reklamasi Teluk Jakarta setelah pemerintah pusat mencabut moratorium reklamasi. Orang yang mengusir ialah petugas keamanan perusahaan yang mengelola proyek reklamasi.

"Wartawan saya, perempuan, sampai diburu dengan speedboat dan ada sirine. Dilarang mendekat ke kawasan reklamasi," kata Pemimpin Redaksi tvOne, Karni Ilyas kepada Bestari.

Karni tak habis pikir alasan wartawannya diusir dari kawasan proyek reklamasi itu. Padahal kawasan itu ialah Teluk Jakarta yang semestinya siapa saja bebas melintasinya.

"Mendekat ke pulau Singapura pun enggak masalah, asal lewat Imigrasi. Ini cuma lewat, udah tidak boleh," katanya.

Karni juga kuatir nanti jika pulau reklamasi sudah selesai dibangun, warga masuk ke sanapun harus dicek paspornya.

Kasus semacam itu ternyata tak hanya dialami jurnalis tvOne. Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pun pernah mengalami hal serupa.

Rosa, yang berkewenangan dalam permasalahan reklamasi Teluk Jakarta, suatu waktu pernah menginspeksi proyek reklamasi di Pulau G. "Saya saja ditolak di Pulau G. (petugas keamanan) mereka merasa itu bukan kewenangan (pemerintah) pusat."

Menanggpi berita tersebut, Ketua umum PP Muhamadiyah Dahnil Anzar menilai negeri ini secara de facto (faktanya), dikuasai oleh korporasi.

Hal diungkapkan Dahnil dalam cuitan akun twitternya @Dahnilanzar, Rabu (18/10/201).

"Ketika @balquesm tdk diperbolehkan berlayar dilaut milik NKRI, Krn memang de facto negeri ini dikuasai korporasi. @jokowi" tulis Dahnil.

Dahnil juga menilai Polisi, TNI, dan KPK harus tegas menindak pihak korporasi yang sewenang-wenang di tanah air ini.

"Polisi, TNI, KPK kita harus Berani tegas Lawan rente Korporasi. Jangan sampai jadi Centeng Bagi Korporasi itu.Dulu jd opas2 dan tuan demang, Dulu Ktk para pejuang Lawan VOC mrk disebut setan Radikalis, sementara sebagian kelompok menjilat jd tukang pukul VOC. pun demikian sekarang" Ujar Dahnil sembari memposting ulang Video penghadangan oleh Patroli Petugas Reklamasi.

Berikut video dan status Dahnil:


ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIKIN.com
Sumber Berita : republikin.com