Membaca Langkah Turki di Suriah


Republikin.com ~ Pakar strategi ulung, Claus von Clausewitz, pernah berkata bahwa perang adalah lanjutan politik dengan cara lain. Namun Jenderal Besar Vo Nguyen Giap, komandan utama pasukan Vietnam Utara punya cara pandang sebaliknya. Menurut Giap, politik (baca: perundingan damai) adalah kelanjutan dari perang dengan cara lain.

Tentu Giap tak sembarang berkata. Di meja perundingan Paris, Vietnam Utara menang telak atas Vietnam Selatan yang didukung Amerika. Melalui strategi diplomasi, Giap mendapatkan semua yang tidak bisa dimenangkannya di medan perang. Usai perundingan, Amerika perlahan-lahan menarik diri dari Vietnam dan perang berakhir.

Pemikiran Jenderal Vo Nguyen Giap sangat menarik untuk kembali diingat terutama setelah berlangsungnya perundingan di Astana, Kazakhstan pekan lalu. Turki, Rusia, Iran dan Suriah berunding di Astana guna membahas perang di Suriah yang tak kunjung berakhir. Langkah diplomasi ini pun sepatutnya dimaknai sebagai kelanjutan dari perang itu sendiri, namun dalam wujud yang berbeda.

Sejak Sabtu, (07/09) lalu Presiden Turki, Erdogan dengan lugas menyatakan bahwa dia akan menggelar operasi serius di wilayah Idlib, Suriah. Ia mengklaim upaya itu sebagai bagian dari de-eskalasi atau menciptakan zona penurunan ketegangan. Langkah Turki itu sekaligus menyapu bersih kelompok jihadis seperti Haiah Tahrir Syam, Ahrar Syam dan semacamnya yang selama ini berbasis di bagian utara Suriah. Kawasan itu disebut Turki sebagai ‘koridor teroris’.

Membaca langkah Turki

Membaca langkah kebijakan yang diambil Turki di Suriah sebenarnya tidak rumit. Kita hanya perlu membaca rentetan kejadian-kejadian politik yang terjadi sebelumnya. Pertama, memanasnya ketegangan antara Turki dengan Amerika turut mendorong Erdogan untuk merapat ke kubu Rusia dan Iran. Sejak pekan kedua Oktober 2017, AS mulai menarik sejumlah diplomatnya dan membatasi visa kunjungan ke Turki.

Pada akhirnya, Turki pun mengambil langkah yang sama dengan membatasi warga negaranya yang hendak berkunjung ke Amerika. Hal ini dipicu oleh tertangkapnya warganegara Turki yang bekerja di konsulat AS di Istanbul. Diduga pria tersebut menjalin kontak dengan Fethullah Gulen, tokoh intelektual yang tinggal di AS, sekaligus sosok yang dituding pemerintahan Erdogan bertanggungjawab atas percobaan kudeta pada 2016 lalu.

Kedua, hampir bersamaan dengan selesainya tahap akhir perundingan Astana pada mid-September 2017, terjadilah referendum bangsa Kurdi. Kurdi, telah lama dijuluki sebagai nation without state. Bangsa Kurdi juga menyandang status stateless seperti Rohingya. Karenanya, referendum Kurdi mengancam batas-batas negara yang telah lama dibagi bangsa kolonial kepada Turki, Iran, Iraq dan Suriah.

Di persimpangan itulah, Erdogan akhirnya bertandang ke Teheran pada awal Oktober 2017 guna menemui pemimpin spiritual tertinggi kaum Syiah, Ali Khamene’i. Erdogan dan Khamene’i sepakat bekerjasama menolak referendum Kurdi dan mempertahankan dengan keras batas-batas perbatasan yang sudah ada, dengan kekuatan militer yang mereka miliki. Sebab itu, salah satu tujuan pengerahan pasukan Turki ke Suriah ialah demi pengamanan perbatasan dari serangan militan Kurdi di wilayah Afrin, Suriah.

Ketiga, perundingan Astana, sama sekali tidak menyerap aspirasi rakyat Suriah yang bertahan di dalam negeri dan sejak lama menolak keberadaan rezim Assad. Turki sebagai entitas politik hanya mendengar dan menganggap rezim status quo di Suriah, juga sekutu dekatnya, yaitu Rusia dan Iran. Sementara, faksi-faksi oposisi yang sejauh ini didukung oleh rakyat Suriah tak pernah dilibatkan. Hal ini membuat pejuang lokal Suriah seperti Ahrar Syam, Haiah Tahrir Syam, dan semacamnya berada dalam posisi terjepit.

Para analis menduga, strategi yang diterapkan oleh Turki merupakan bentuk dari kampanye War on Terrorism. Ini mengingatkan kita dengan kondisi seperti yang terjadi dengan militan di Afghanistan dan Somalia yang diblokade secara moral, finansial dan teritorial dengan dalih terorisme. Memanfaatkan pasukan lokal yang didukung oleh Turki, seperti Free Syrian Army (FSA), Turki enggan mengotori tangannya menyapu bersih pejuang Islamis di Suriah.

Dari serangkaian kejadian itu, kita dapat membaca bahwa langkah politik Turki sebenarnya sedang memihak kepada salahsatu kubu di tengak kecamuk Suriah. Pilihan itu diambil sembari mengamankan diri dari gelombang pengungsi dan demi mempertahankan kedaulatan negaranya. Dalam teori hubungan internasional, sejatinya konflik di dunia ini umpama dua gajah besar yang bertarung di medan laga. Negara-negara lainnya hanya tinggal berkubu kepada salah satu pihak. Di konflik Suriah, kita sekarang sudah bisa membaca Turki berpihak ke kubu yang mana.

Pada akhirnya, biarlah waktu yang akan mengungkap segalanya.
ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIKIN.com
Sumber Berita : ustazcyber.com