Korban Perkosaan, Tito: Ditanya Dulu, Apa Nyaman Selama Diperkosa?


Republikin.com ~ Dilansir dari bbc.com, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan dalam kasus pemerkosaan, terkadang polisi harus bertanya kepada korban, apakah merasa baik-baik saja setelah diperkosa dan apakah selama pemerkosaan merasa nyaman.

“Pertanyaaan seperti itu yang biasanya ditanyakan oleh penyidik sewaktu dalam pemeriksaan, untuk memastikan, apakah benar korban diperkosa atau hanya mengaku diperkosa, untuk alasan tertentu,” jelas Tito.

Dalam percakapan dengan BBC Indonesia, Jenderal Tito mengatakan bahwa Indonesia saat ini ada di persimpangan jalan, sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan, membuat terkadang polisi dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum dengan menjaga ketertiban sosial.

Penjelasan tentang pertanyaan terkait perkosaan – Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan penjelasan lebih lanjut kepada BBC Indonesia menyangkut pertanyaan yang bisa diajukan penyidik untuk korban perkosaan. Berikut penjelasannya.

1. Unsur pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh. Dengan unsur-unsur tersebut, maka variabel penentu untuk mengkualifikasi ada tidaknya suatu tindak pidana perkosaan adalah pada unsur consent/persetujuan kedua belah pihak.

2. Istilah “nyaman” dan “tidak nyaman” adalah diksi dan bahasa operasional yang digunakan oleh penyidik untuk bertanya dalam proses pemeriksaan untuk mencari tahu ada atau tidaknya persetujuan. Karena itu tidak ada maksud reviktimisasi terhadap pelapor/korban perkosaan.

3. Perlu diketahui, banyak kasus laporan perkosaan yang dilatarbelakangi oleh praktik ingkar janji pasangan untuk menikahi. Jika kasusnya seperti ini, maka itu bukanlah bentuk tindak pidana perkosaan melainkan ingkar janji/penipuan. Dalam diskursus tentang kekerasan terhadap perempuan, praktik ingkar janji dalam masa pacaran adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang juga harus ditangani secara hukum.

Propellerads
4. Demikian juga kasus perkosaan adalah jenis tindak pidana yang perlu penanganan khusus, termasuk memastikan akurasi dan ketersediaan bukti dalam rentang waktu yang cukup lama dari proses in take hingga penyidikan dan penuntutan. Karena itu kebutuhan memastikan adanya consent atau tidak consent menjadi pelindung bagi mereka yang benar-benar menjadi korban kekerasan.

Dalam wawancaranya dengan BBC Indonesia, Tito juga angkat bicara tentang tuduhan kesewenang-wenangan Polri dalam pemidanaan kelompok LGBT, terutama adanya dugaan pertanyaan tendensius yang melecehkan secara seksual.

Pada tahun 2017, hingga pertengahan Oktober, polisi tercatat setidaknya enam kali menindak kelompok LGBT. Penggerebekan terakhir terjadi di sebuah spa yang diduga khusus gay, di Jakarta Pusat. Polisi telah menetapkan enam tersangka dengan menggunakan UU 44/2008 tentang Pornografi.

Saat menerima Tim BBC Indonesia yang terdiri dari Rebecca Henschke, Haryo Wirawan, dan Abraham Utama di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/10), Tito Karnavian menjawab juga sejumlah pertanyaan terkait wacana pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi yang ditentang Wakil Presiden Jusuf Kalla dan kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang tak kunjung tuntas.

Berikut petikan wawancara khusus Tito Karnavian.Klik

ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIKIN.com
Sumber Berita : bbc.com