Jurnalis Senior: Tirulah Malaysia Dalam Hal Melindungi Pribumi Melayunya


Republikin.com ~ Isu pribumi menggelinding bak bola panas. Diawali dengan Pidato pertama Anies dalam pelantikan dan serah terima jabatan (Sertijab) Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (16/10), pidato tersebut kemudian digoreng sedemikian rupa dengan mencari-cari kesalahan pada kata Pribumi.

Hal ini menarik perhatian banyak orang diantaranya Nanik Sudaryati seorang eks wartawati senior sekaligus dan mantan timses jokowi-ahok, yang menulis di halaman Facebooknya terkait isu Pribumi seperti dilansir republikin.com berikut.

***

Di Malaysia seperti Indonesia selain ras melayu (mayoritas) juga ada ras Cina, India, Arab dll. Namun sejak Malaysia merdeka sepertinya mereka (para pemangku kekuasaan atau yg berkuasa) di Malaysia sadar utk mendorong kemajuan ekonomi dari kaum melayu.

Itulah sebabnya di Malaysia ada bank yg dikhususkan bagi kaum Melayu namanya Bank Kebangsaan Melayu yg sekarang menjadi Malay National Bank.Bank ini khusus memberikan kredit pada ras Malayu.

Tak heran bukan hanya pengusaha Cina , India dll yg maju di Malaysia, pengusaha ras Melayu di Malaysia banyak yg sukses menjadi konglomerat, hingga struktur perekonomian di Malaysia tidak terjadi kesenjangan, seperti di Indonesia dimana kekayaan Indonesia hanya di tangan para kapitalis yg mayoritas beretnis Cina.

Meski ada bank Melayu, namun di Malaysia rasanya hampir tidak pernah kita dengar isu SARA.

Sedangkan di Indonesia, kalau ada yg salah dari Pak Harto adalah saat di awal pemerintahan Orde Baru, dengan alasan negara tidak punya modal, Pak Harto mulai mengajak pengusaha yg notabene Cina utk menggarap bisnis- bisnis strategis di Indonesia. Dan di jaman Orba inilah konglomerasi mulai tumbuh subur.

Kesalahan Pak Harto lainnya adalah membagi HPH (hak pengusahaan hutan) kepada Para Jenderal kawan -kawannya yg dianggap turut berjuang menumbanhkan Orde Lama. Apa yg terjadi ? Para Jenderal yg tidak mungkin bisa mengelola hutan tersebut menjual atau bekerjasama dengan para konhlomerat dan asing. Disinilah mulai terjadi penguasaan hutan m/lahan oleh para konglomerat hingga jutaan hektar ex para Jenderal.

Melihat perkembangan konglomerat yg menggelisahkan dan pengusaha melayu yg sangat pelan perkembangannya dan sulit mendapat akses bisnis, maka adik Pak Harto Pak Probosoetdjo mendirikan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).

Tak hanya itu, Pak Harto sendiri akhirnya menyuruh ketua Bappenas kala itu Ginandjar Kartasasmita utk membuat aturan semua proyek pembangunan yg menggunakan dana APBN , agar pengusaha pribumi disertakan.

Intinya Pak Harto memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya konglomerasi yg nota bene para Taipan Cina , namun masih dibatasi dengan aturan2 misalnya tidak boleh masuk ke usaha -usaha yg menjadi lahan UKM.

Tak hanya itu, Pak Harto memaksa para konglomerat utk memberikab 5 persen keuntungan utk diberikan pada UKM sebagai modal usaha. Selain itu, Pak Harto juga "memaksa" konglomerat utk melakukan kemitraan usaha dengan pengusaha kecil dan menengah.

Namun saat era reformasi yg katanya akan memperbaiki Orba, namun ternyat yg terjadi justru kita memasuki alam LIBERALISME tanpa kendali hingga sekarang. Ketidakberpihakan pemerintah pada pengusa menengah dan kecil kian terasa. Konglomerat bebas nyaplok usaha apa saja. Hutan tanpa aturan lagi langsung dibabat habis , tambang tanpa mengindahkan lingkungan dengan seenaknya dikeruk dll, akibatnya bencana banjir dan kekeringan kerap melanda rakyat Indonesia.

Impor barang apa saja sdh seperti tanpa kran, bahkan yg impor ilegal pun dengan mudah dilakukan, akibatnya semua produk murah dari Cina merajalela menghajar Industri menengah dan kecil kita. BKPM Juga sudah menghapus daftar negative investasi yg di jaman Pak Harto ditutup rapat -rapat, akhirnya dibuka lebar bahkan boleh 100 persen utk asing.

Apa yg terjadi? Anak -anak muda di kampung lari ke LN menjadi TKI dan TKW karena sulit mendapat pekerjaan di Negeri sendiri. Yg tdk punya biaya ke LN ya jadi pengangguran dan dampaknya kriminalitas meningkat.

RIbuan bahkan jutaan pengusaha UKM gulung tikar, dan mati suri. Padahal mereka mayoritas adalah pengusaha melayu.

Di Zaman sekarang lebih miris lagi karena ngomong atau nyebut Pribumi pun terancam dipidanakan. Benarkah ada upaya "penghapusan" Pribumi melayu secara masif ?

Mari kaum pribumi dari ras manapun yg lahir dan besar di negeri ini , mari saling bergandeng tangan, bangkit membasmi para "calo" penghapus kaum Pribumi dan penjual aset negara, yg ingin Indonesia menjadi miskin dan terbelah -belah.

ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIKIN.com
Sumber Berita : facebook.com/naniks.deyang/posts/1686567491367821