Anies Tak Mau Banding, Bersedia Bayar Miliaran ke Warga Bukit Duri, Enaknya Punya Gubernur Pro Rakyat


Republikin.com ~ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berembuk dengan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, soal ganti rugi lahan. Hal itu terkait kemenangan warga Bukit Duri yang menggugat Pemprov DKI.

Hakim memutuskan nilai ganti ruginya sebesar Rp 200 juta untuk 89 anggota kelompok dan empat perwakilan kelompok. Totalnya, Pemprov DKI harus ganti rugi hingga Rp 18,6 miliar.

Berbeda semasa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dulu yang menggebu-gebu melawan sebanyak 93 warga yang semula bermukim di pinggir Kali Ciliwung, tepatnya berasal dari RW 10, 11, dan 12 Bukit Duri, tebet, Jakarta Selatan. Di bawah kepemimpinan Anies-Sandi Pemprov DKI menyatakan tidak akan mengajukan banding atas putusan itu.

"Kami akan berembuk dengan warga di Bukit Duri, mengajak semua stake holder. Kita bicarakan sama-sama, pengaturan daerah Bukit Duri yang akan dirasakan manfaatnya untuk semua, termasuk soal penyelenggaraan ganti rugi ke warga," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/10/2017).

Anies ingin solusi pengaturan kawasan Bukit Duri tidak hanya berasal dari Pemprov DKI tetapi juga dari warga.  "Kami akan ajak sama-sama bicara, dihitung sama-sama. Kemarin perhitungannya seperti apa, mau diapakan. Masyarakat menginginkan seperti apa, pemerintah ingin apa," ujar Anies.

Anies mengatakan, pertemuan dengan warga nanti tidak hanya membahas masalah ganti rugi. Pertemuan juga akan membahas rencana pembuatan kampung deret di sana.

"Termasuk kalau membangun kampung deret kita bicarakan," kata Anies.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar) yang diajukan warga Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016. Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (25/10/2017), hakim memenangkan warga.

"Hasilnya gugatan warga Bukit Duri diterima, kemudian Pemprov DKI yang sebelumnya dipimpin Ahok tersebut, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata pengacara warga penggugat, Vera Soemarwi ketika dikonfirmasi, Rabu malam.

Vera mengatakan, dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan penggusuran yang dilakukan pemerintahan Ahok telah melanggar hak asasi manusia. Pemerintahan Ahok secara sewenang-wenang menggusur warga penggugat tanpa musyawarah dan ganti rugi yang berkeadilan. Atas pertimbangan itu, warga dinyatakan berhak menerima ganti rugi.


ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIKIN.com
Sumber Berita : republikin.com dan kompas.com