Aktifis JIL Sebut Erdogan Otoriter Karena Bubarkan "Kudeta", Tapi Diam Saat Jokowi Bubarkan Ormas


Republikin.com ~ Keputusan Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU menuai kekecewaan. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqso mengatakan, LBH Jakarta beserta LSM-LSM dalam Koalisi Masyarakat Sipil sejatinya berharap DPR menolak perppu tersebut.

"Pengesahan Perppu Ormas hari ini merupakan momen sejarah kemunduran demokrasi dan negara hukum di Indonesia," ujarnya kepada Republika, di Jakarta, Selasa (24/10).

Direktur LBH Jakarta Alghiffari menjelaskan, state heavy policy seperti Perppu Ormas akan berdampak pada Indonesia yang mengarah ke negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum. Sebab, hak asasi manusia, terutama hak untuk berekspresi, berkumpul, berasosiasi, dan bahkan hak untuk beragama, menjadi semakin terancam.

"Namun demikian, kami menilai (pengesahan Perppu Ormas) justru dapat membahayakan kehidupan negara demokrasi dan negara hukum itu sendiri," kata Alghiffari.

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, juga mengungkapkan kekecewaan terkait pengesahan Perppu Ormas menjadi UU. "Innalillahi. Sah sudah regulasi yang berpotensi antidemokrasi disahkan oleh lembaga demokratis bernama DPR menjadi undang-undang," ujar Fahira.

SAHAL: ERDOGAN OTORITER

Disaat para pakar mengecam hadirnya UU Ormas karena dinilai "Otoriter", Aktivis Jaringan Islam Liberal Akhmad Sahal yang dikenal getol mendukung UU Ormas justru mengaku menolak Otoriterisme.

"Erdogan makin otoriter dgn minta nutup sekolah. Dia kira dirinya Sultan yg berkuasa sampe RI. Pdhl di jakarta Sultan itu cuma nama hotel." tulis sahal sambil memojokkan Erdogan di akun twitternya @sahal_as (29/06/2016).

Padahal penutupan sekolah tersebut erat kaitannya dengan keadaan genting Turki pasca upaya Kudeta Militer yang digagalkan oleh rakyat Turki pendukung Erdogan. Dan hal itu wajar karena negara dalam kondisi darurat. 21/7/2016 (dw.com)

Yang tidak wajar adalah pembubaran ormas Islam yang dilakukan Jokowi, disaat negara tidak dalam keadaan genting/darurat, seperti diutarakan Prof. Yusril Ihza Mahendra, 26/7/2017 (kompas.com)

Lalu kemana Sahal saat ormas Islam HTI dibubarkan tanpa proses pengadilan? Kemana Sahal saat Perppu Ormas yang dinilai "otoriter" tsb disahkan menjadi UU? Sahal justru mendukungnya dan tidak pernah meneriaki Jokowi Otoriter.

ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIKIN.com
Sumber Berita : republika.co.id, republikin.com